SKPP 4 Pemandi Jenasah Diprapid

oleh -122.196 views

SIANTAR – ST

Fuzi Munthe lewat kuasa hukumnya Amanah Haq, akan memprapidkan keputusan Kajari Siantar yang menerbitkan SKPP bagi ke 4 pria pemandi jenasah wanita muslimah.

“Kita daftarkan Prapid setelah salinan SKPP dari Kejaksaan diterima klien (Fauzi Munthe) kita secara resmi. Sampai sekarang kita belum terima (SKPP) dari kejaksaan,” ucap Efi Risa SH MH, Kuasa Hukum Fauzi Munthe dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Kamis (25/02/2021) sekira pukul 16.30 WIB.

Masih kata Efi Risa, didampingi tim kuasa hukum lainnya; Johannes Juntar Lumban Gaol SH, Novy Eva Sianturi SH dan Muslimin Akbar SH, keputusan Kajari Siantar menerbitkan SKPP sungguh tidak berdasar.

Sebab, perkara tersebut sudah dinyatakan P21-A. Artinya, berkas sudah dinyatakan lengkap serta tersangka dan barang bukti sudah diserahkan pihak Kepolisian Resort Siantar kepada pihak Kejari Siantar.

“Kita juga mau tahu apa acuan dan dasar hukum penerbitan SKPP itu. Perkara sudah P21-A kok. Mana pulak bisa di SKPP kan. Bila penuntut umum atau pihak Kejaksaan belum meyakini berkas itu sempurna, sebaiknya mengembalikan berkas itu ke Kepolisian. Dengan mem P-19 kannya,” tandas Efi Risa.

Juntar Lumban Gaol dalam kesempatan itu menambahkan, Kajari Siantar tidak sepantasnya menerbitkan SKPP hanya karena alasan tidak cukup bukti kuat untuk meneruskannya ke pengadilan.

“Seharusnya itu diperiksa di pengadilan. Pertanyaan yang seperti itu harus dibuktikan di pengadilan,” tambah Lumban Gaol, meyakini perkara itu layak dilimpahkan karena didukung beragam alat bukti yang akurat.

Novy Eva Sianturi SH, juga mengingatkan, bila setelah diperiksa di pengadilan kemudian jaksa menilai unsur kesengajaan untuk menista, unsur penghinaan di ruang publik dan unsur permusuhan tidak terbukti, bisa saja menuntut terdakwa untuk dibebaskan di persidangan.

“Apalagi jaksa boleh kok menuntut terdakwanya bebas,” tandas Novy Eva Sianturi, sembari mengritisi keberadaan RSU Dr Djasamen Saragih, tidak memiliki bilal mayit wanita selama 15 tahun.

Efi Risa kemudian mengulang, ia bersama rekannya dan Fauzi Munthe, pada 22 Pebruari 2021 diundang untuk ajakan restorasi justice. Saat itu, sebutnya, para tersangka mengakui kesalahannya.

Kemudian, di masa penyidikan, hingga selanjutnya berkas dinyatakan lengkap, penyidik Polres Siantar telah memeriksa saksi ahli. Seperti ahli hukum pidana, ahli hukum agama dan dari MUI Sumatera Utara.

Adapun ahli yang dimintai pendapat keahliannya (diperiksa) oleh penyidik, di antaranya, ahli hukum pidana dari Universitas Sumatera Utara (USU) yakni: Prof Dr Alfi Syahri SH MH. Ahli hukum agama dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) adalah Prof Dr Asmuni MA dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara Drs H Maratua Simanjuntak.

Dengan demikian, bagi Efi Risa tim kuasa hukum Fauzi Munthe, tidak ada lagi bukti yang kurang untuk dilanjutkan perkara tersebut ke pengadilan. “Bukti mana lagi yang kurang? Kok malah SkPP?,” ujarnya mengheran.

Sekadar diketahui, istri dari Fauzi Munthe dimandikan oleh empat tenaga kesehatan RSUD dr Djasamen Saragih. Proses pemandian korban meninggal di rumah sakit ini, belakangan dilaporkan ke Polres Siantar lantaran tidak mematuhi Syariat Islam.

Setelah diproses oleh Kepolisian Resort Siantar, perkara kemudian dilimpahkan ke Kejari Siantar 18 Februari 2021 karena dinyatakan sudah P-21 alias lengkap untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri Siantar.

Dengan alasan ada kekeliruan, Kajari Siantar kemudian mengumumkan menerbitkan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKPP) terhadap perkara tersebut, Rabu (24/02) kemarin.

Keputusan Kajari Agustinus Wijono inilah yang kemudian tidak dapat diterima oleh Fauzi Munthe dan kuasa hukumnya. Langkah hukum selanjutnya mereka siap untuk melakukan perlawanan dengan akan mengajukan prapradilan atas SKPP tersebut. (Amin Sitorus)

No More Posts Available.

No more pages to load.